Heboh Makam "Fiktif" di Jakarta

 

Pemberantasan korupsi  yang terus digaungkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ternyata tidak membuat takut sebagian bawahannya. Padahal Gubernur yang terkenal galak itu, sudah bolak-balik mewanti-wanti namun tetap saja ada yang mencoba-coba. Maka tak heran hampir tiap hari ada-ada saja berita ‘heboh’ muncul dari Balaikota. Di antaranya terungkapnya kasus-kasus korupsi.

Yang sekarang sedang heboh—setelah kasus Sumber Waras— adalah kasus dugaan korupsi pembelian lahan di kawasan Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Kasus ini membuat Ahok marah luar biasa. Tanah seluas 4,6 hektare yang dibeli Pemda DKI Jakarta itu yang sedianya untuk rumah susun, ternyata adalah aset Pemda DKI Jakarta sendiri, milik Dinas Kelautaan, Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta.

Artinya, Pemda DKI membeli tanahnya sendiri. Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai sekitar Rp 648 miliar. Uang sebesar itu dibayarkan kepada Toeti Niziar Soekarno, pemilik sertifikat atas tanah aset Pemda DKI itu. Entah bagaimana hingga terjadi lahan Pemda disertifikati oleh warga, itu yang kini tengah diungkap kepolisian.

Adanya dugaan korupsi pembelian lahan tersebut terkuak berkat  laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan belum lama ini. Walhasil, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Ika Lestari Aji  pun dicopot dari jabatannya. Kasus ini pun tengah ditangani oleh Bareskrim Polri.

Tapi tak hanya kasus itu yang bikin masyarakat Jakarta geleng-geleng kepala. Betapa tidak, di tengah memanasnya situasi politik terkait Pilkada DKI Jakarta, termasuk terkuaknya berbagai kasus korupsi di lingkungan Pemda DKI Jakarta, tahu-tahu mencuat temuan ratusan makam fiktif di sejumlah pekuburan di Jakarta

Isu makam fiktif ini sebenarnya sudah mencuat sejak tahun lalu seiring dengan kasus-kasus pungli pemakaman. Namun isu itu sempat mereda seiring bermunculan isu-isu lain yang lebih ‘hot’. Juni lalu, Gubernur Ahok kembali melontarkan isu makam fiktif ini. Dia menyebut menerima banyak laporan terkait makam fiktif. Buntutnya, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Ratna Diah Kurniati yang memang dalam beberapa waktu terakhir kinerjanya disoroti Ahok, dicopot dari jabatannya dan diganti Djafar Muchlisin.

Tidak hanya sekadar memecat sang kepala dinas, Ahok juga memerintahkan untuk menelusuri laporan-laporan yang diterimanya itu. Hasilnya, kehebohan kembali terjadi setelah Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman yang baru, Djafar Muchlisin,   benar-benar menemukan ‘makam bodong’ alias makam yang tidak ada jenazahnya di areal pemakaman Karet Bivak. Dari temuan tersebut akhirnya beruntun ditemukan ‘makam-makam bodong’ lainnya.

Lagi-lagi Gubernur Ahok marah besar. “Orang mati aja mau dikadalin,” kata Ahok geram. “Banyak kuburan bohong di Jakarta, ada nisan tapi tidak ada jenazahnya,” ucapnya. Ahok mengaku pihaknya kesulitan mengawasi praktik makam fiktif lantaran banyak yang terlibat. “Kalau semuanya maling susah mengawasi makam fiktif ini. Kalau kepala dinasnya enggak berani, ya susah juga,” kata Ahok.

ANEKA MODUS MAKAM FIKTIF

Menurut Kadis Pertamanan dan Pemakaman, Djafar Muchlisin, dari penelusuran pihaknya ada sekitar 230 makam fiktif, 32 di antaranya sudah dibongkar. “Kami akan tertibkan semuanya,” tegas Djafar yang menargetkan akan membereskan permasalahan makam fiktif ini dalam tempo tiga bulan. Meski sudah ratusan ‘makam abal-abal’ ditemukan, namun kata Djafar, pihaknya masih terus melakukan penelusuran karena dia menduga jumlahnya kemungkinan bertambah lantaran praktik ini sudah berlangsung lama.

“Ada indikasi keterlibatan dari bawahan sampai atasan di dinas ini. Masalah ini sudah berlangsung bertahun-tahun,” ujar Djafar sembari mengancam bukan hanya akan menindak secara administratif oknum yang terlibat tapi juga bakal memidanakannya.

Modus pembuatan makam fiktif ini bermacam-macam, namun intinya adalah lahan-lahan makam ini dipesan oleh seseorang yang masih hidup. Bahkan untuk mengkamuflase sebagian dari ‘makam-makam abal-abal’ itu tampak seperti makam lainnya yang memiliki batu niasan bahkan dimarmer. Tapi jika diperhatian terdapat sejumlah kejanggalan yang tampak pada batu nisan, misalnya, tidak adanya info waktu kematian, dll.

Ini terlihat dari salah satu makam yang dibongkar di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Di  nisan makam tersebut tertulis Ibu Sumarti, lahir di Kutoarjo, Jawa Tengah, dan wafat di Yogyakarta. Di nisan tidak tertulis tanggal lahir, maupun wafat sebagaimana umumnya. Setelah dicek, ternyata berdasarkan data TPU Karet Bivak, makam tersebut bukan milik Sumarti.

Dari pengecekan itu juga diketahui kalau pemilik makam itu ternyata masih hidup. Hal ini jelas menyalahi ketentuan, karena berdasarkan Perda No 3 Tahun 2007 pasal 37 disebutkan, pemesanan makam hanya diperuntukkan bagi jenazah atau kerangka.

Pemesanan tidak diperbolehkan untuk persediaan bagi orang yang belum meninggal atau masih hidup. Dari penyelidikan pihak dinas pada pemilik lahan makam itu terungkap kalau makam tersebut adalah makam kadaluarsa atau makam yang izinnya tidak diperpanjang oleh ahli waris sebelumnya. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab, dengan mengalihkan izin lahan kuburan itu pada pihak lain. Setidaknya,  sejak tahun 2010 atau enam tahun lalu, makam atas nama Ibu Sumarti itu,  beralih pemilik.

Menurut staf Dinas Pertamanan dan Pemakamam, kasus yang semacam itu cukup banyak dan yang terlibat bukan hanya oknum dinas pemakaman tapi juga juru rawat makam. Modus lain yang ditemukan adalah, lahan yang tadinya jalan di areal pemakaman dijual oleh oknum dan dijadikan makam fiktif. Konon, harga makam fiktif ini bervariasi tergantung lokasinya.

“Saya ditargetkan tiga bulan untuk membereskan masalah ini. Sampai sekarang penelusuran masih dilakukan,” ucap Djafar sembari menambahkan harga makam fiktif itu berkisar antara Rp 3-7 juta-an.

Menurut Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat, otak dari penjualan makam fiktif ini harus diungkap. Karena itu harap Djarot, masyarakat yang tahu permasalahan itu diminta juga membantu memberi informasi ke Pemda. Di sisi lain, ia juga mengimbau agar para pelaku yang dulu pernah ‘bermain’ dengan bisnis ini agar membantu memberi info. “Ayo, kalau ada yang pernah bermain di situ tapi sudah tobat, ‘merapat’ ke kita nanti akan dilindungi,” ujar Djarot.

Selain imbauan itu, mantan Walikota Blitar itu juga mengatakan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman harus menginventarisir data seluruh makam di Jakarta, juga menghubungi para ahli waris, khususnya yang dicurigai fiktif. -Diana Runtu

Heboh Makam "Fiktif" di Jakarta