Ubah Zona Merah jadi Zona Aman

Tahun 2003 ketika pertama kali Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibentuk, termasuk di Kabupaten Bima, Nur Susila tertarik untuk menyelami bidang politik melalui lembaga penyelenggara pemilihan umum tersebut. Dengan pengalaman di dunia LSM di Bima yang telah ditekuninya sebelumnya, Nur Susila memiliki pengalaman ‘membaca’ karakteristik masyarakat Bima.

Nur Susila

Setelah berhasil lolos dalam perekrutan anggota KPU Kabupaten Bima tahun 2003 bersama empat orang lainnya, Nur Susila duduk sebagai Anggota KPU Divisi Logistik Umum dan Rumah Tangga. Di sanalah ia memakai ilmu Sosial Politik yang telah dipelajarinya selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta jurusan Sospol. Sejak kuliah ia memang tertarik mengikuti perkembangan demokrasi dan pemilu yang diselenggarakan di Indonesia.

Pada masa awal berdirinya KPU, menurutnya tiap pemilu selalu berubah-ubah karena banyak aturan yang berubah sehingga kesannya coba-coba. “Kebetulan juga kami termasuk saya yang baru di KPU juga masih belajar tentang apa dan bagaimana bekerja di KPU itu hingga menemukan format seperti sekarang,” ungkapnya. Selama periode pertama ini Nur Susila mengaku banyak belajar hingga benar-benar paham tentang tugas dan tanggung jawabnya. Ia merasa senang karena menurutnya bekerja di KPU itu lebih banyak tantangannya. “Tantangan terutama saat pesta demokrasi berlangsung, itu yang menjadi prioritas untuk dihadapi,” ujarnya.

Nur Susila mengakhiri masa tugasnya di KPU Kabupaten Bima periode pertama pada tahun 2008 dan terpilih kembali sebagai Anggota KPUtersebut pada tahun 2008 hingga 2013. Dalam masa menjalani tugas di periode kedua inilah Pilkada Bima bergolak hebat tahun 2010. Berbagai persoalan muncul hingga kantor KPU Kabupaten Bima dibakar massa yang tidak puas dengan KPU Kabupaten Bima. Gugatan-gugatan pilkada Kabupaten Bima semakin memanaskan suasana politik yang luar biasa ‘menegangkan’ bagi KPU Kabupaten Bima.

Dari semua persoalan yang ada, situasi itu mengharuskan Ketua KPU Bima diganti karena terkena imbas dari persoalan yang terjadi sehingga akhirnya Nur Susila dipilih menjadi Ketua (PAW-Pengganti Antar Waktu) KPU Kabupaten Bima tahun 2010 hingga tahun 2013. Nur Susila memimpin KPU Kabupaten Bima dengan begitu kompleks masalahnya. “Di sinilah tantangan yang harus saya selesaikan dengan begitu banyak persoalan,” ungkapnya. Ia ditinggalkan dengan persoalan yang membuatnya kehilangan waktu istirahat dan gedung KPU yang terbakar serta demonstrasi massa yang nyaris tiap hari terjadi.

“Saya dan anggota harus menghadapi dan menyelesaikan sidang-sidang gugatan pilkada, di Mahkamah Konstitusi, di PTUN dan Pengadilan Negeri. Alhamdulillah semua tuntutan dimenangkan oleh KPU,” ujarnya. Selain itu hari-harinya juga harus menghadapi demonstrasi dari massa yang tidak puas dengan hasil Pilkada. Karena itulah ia kemudian membuka ruang selebar-lebarnya bagi massa untuk berdialog tentang apa yang yang mereka inginkan dari KPU dan apa yang mereka curigai dari KPU. “Saya minta massa untuk bicara secara terbuka dengan cara berdialog. Dan sejak itulah kami membuka ruang diskusi dengan berbagai elemen yang ada di Kabupaten Bima,” katanya. Diskusi yang saat itu berlangsung sekali seminggu itu kini tetap dilanjutkan menjadi dua kali sebulan.

Lalu pada tahun 2014 Nur Susila terpilih sebagai Ketua KPU untuk periode 2014-2019. Sebagai seorang perempuan, ia sempat diragukan dapat memimpin KPU Kabupaten Bima yang notabene dianggap sebagai ‘KPU zona merah’ kedua setelah Papua. Namun sejak terpilih dengan banyaknya yang meragukan kemampuan seorang perempuan, ia bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi daerahnya. Hasilnya, Pilkada Kabupaten Bima dalam Pilkada serentak beberapa waktu lalu berjalan lancar nyaris tanpa gejolak yang berarti. –Naniek I. Taufan

Nur Susila dalam salah satu kegiatan KPU Kabupaten Bima

Selesaikan Masalah Tanpa Timbulkan Masalah Baru

Banyak jempol mengarah kepadanya atas suksesnya Pilkada Kabupaten Bima kala itu. dan Nur Susila membuktikan bahwa perempuan mampu menjalani tugas meski dengan tantangan khususnya dalam dunia politik yang demikian keras. Baginya Nur Susila yang sudah 13 tahun bekerja di KPU tantangan itu membuat adrenalinnya terus bergerak. Ia mengaku enjoy menjalaninya terutama sekarang setelah ia semakin memahami situasi dan perkembangan yang membuatnya memiliki strategi-strategi dalam menghadapinya.

“Saya suka tantangan dan sangat puas apabila bisa menyelesaikan tantangan berupa masalah yang dihadapi,” katanya. Adalah kebahagiaan tersendiri baginya ketika bisa menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Sebagai perempuan asli Bima dan dengan pengalamannya selama ini, Nur Susila mengenal benar karakter masyarakat Bima yang relatif kerap dianggap keras khususnya dalam hal gesekan politik. Namun, Nur Susila paham menghadapinya.

“Masyarakat Kabupaten Bima yang keras akan menjadi luluh jika dihadapi dengan kelembutan,” ujarnya. Menurutnya dalam situasi yang membawa psikologi ‘panas’ tidak bisa dihadapi dengan panas pula, melainkan harus lebih lunak menghadapinya. “Mereka sangat mau mendengarkan jika kita bicara dengan cara yang baik,” katanya. Dengan cara inilah Nur Susila mampu merubah Bima bukanlah lagi sebagai zona merah melainkan kini menjadi zona aman. “Sekarang Bima tidak lagi berada dalam zona merah melainkan zona aman, semoga seterusnya seperti ini,” ujarnya.

Kini Kantor KPU Kabupaten Bima juga ia jadikan sebagai Rumah Pintar Pemilu bagi masyarakat. Di kantor ini orang bisa melihat semua hal yang berkaitan dengan pemilu dan siapa pun bisa datang melihatnya. Dan untuk menyiapkan masyarakat yang mengerti akan pemilu KPU Kabupaten Bima terus melakukan sosialisasi dengan berbagai pihak bahkan hingga ke OSIS di sekolah-sekolah. Untuk menyiapkan daftar pemilih, KPU Kabupaten Bima tidak melakukannya saat Pemilu tiba melainkan terus melakukan update data setiap bulan bersama Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bima.

Nur Susila berada di tengah demonstrasi di Bima

REKRUTMEN PEREMPUAN DADAKAN

Dari semua hal yang telah dilewatinya di KPU, ada satu hal yang menjadi catatan khusus baginya terutama terkait perempuan dalam politik. Sampai saat ini ia menyayangkan partai politik yang selalu dadakan mencari figur perempuan untuk menjadi calon legislatif tanpa adanya pengkaderan. “Tidak ada pengkaderan yang dilakukan terhadap perempuan oleh partai politik ini. Rekrutmen perempuan seringkali dilakukan secara dadakan hanya untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Saya sangat menyayangkan hal ini,” ujarnya. Sebagai seorang perempuan ia menyayangkan hal seperti ini masih terjadi. “Padahal jika mau serius, perempuan itu bisa,” ungkapnya. -Naniek I. Taufan

Ubah Zona Merah jadi Zona Aman